Ada dua kasus berita yang dibuat tanpa memperhatikan akurasi berita. Pertama berita tertembaknya hingga tewas buronan teroris Noordin M Top, yang ditulis sebagai headline. Tapi ternyata yang tertembak adalah Ibrohim bukan Noordin. Kedua, begitu Mbah Surip meninggal, media menulis almarhum bakal menerima royalty dari lagu Tak Gendong senilai Rp2 miliar. Beberapa minggu kemudian, pihak keluarganya hanya menerima royalty puluhan juta rupiah saja.
Dua contoh ini menggambarkan pers lebih memfokuskan pada politik pemberitaan yang mengedepankan pendekatan bisnis yaitu membuat judul yang memiliki dampak luas kepada masyarakat, sehingga masyarakat membeli media cetak tersebut.
Politik pemberitaan media adalah wujud dari kebijakan redaksional setiap media dalam menyikapi momentum atau peristiwa tertentu. Pers dituntut indenpendensinya untuk memberikan informasi yang benar dan berimbang tanpa keberpihakan kepada kelompok atau golongan tertentu. Dengan menjalankan politik pemberitaan yang memihak pada kebenaran, masyarakat akan mendapatkan informasi yang objektif. Namun politik pemberitaan media dipengaruhi oleh ideologi investor serta pengelola media tersebut.
Untuk mengetahui bagaimana politik pemberitaan media, ada baiknya mengetahui perkembangan dan arah media di Indonesia.
POLA PENGEMBANGAN BISNIS MEDIA
Faktor yang membuat media massa berubah adalah akibat perkembangan demokrasi, revolusi industri dan teknologi, serta bermunculan kota-kota baru. (William L River, Media Massa dan Masyarakat Moderen, 2004:51).
Pertama, perkembangan demokrasi amat menentukan sejauh mana perkembangan media massa. Sejak Rezim Soeharto tumbang tahun 1998, Indonesia memasuki era demokrasi, yang ditandai dengan adanya kebebasan menyampaikan pendapat, berserikat, serta tidak ada sensor terhadap pers. Media dapat memberitakan berbagai informasi, tanpa khawatir akan dibredel oleh pemerintah, sebagaimana yang pernah diterapkan oleh rezim orde baru.
Kedua, revolusi industri dan teknologi telah mengubah cara kerja media dalam pemberitaan, distribusi, dan iklan. Revolusi teknologi meningkatkan ukuran dan efisiensi media cerat serta memunculkannya aneka media baru: film, radio, televisi, internet. Konsep berita aktual berubah dari yang per jam, kini menjadi per detik dan realtime. Setiap peristiwa yang terjadi di berbagai tempat, dapat disiarkan langsung saat peristiwa itu terjadi.
Ketiga, media berubah karena lahirnya kota-kota baru, yang di Indonesia merupakan kota, kabupaten, atau propinsi hasil pemekaran. Kota baru ini melahirkan identitas baru khalayak secara geografis, etnis, maupun ekonomi. Media harus mengubah konsep berita yang lebih mengedepankan faktor kedekatan (proximity) dengan masyarakat di kota-kota baru itu. Kota baru secara administratif juga melahirkan jabatan-jabatan baru mulai dari gubernur, bupati, walikota, dan anggota dewan. Penambahan jabatan dan kursi baru ini, membuat kota-kota baru mendapatkan liputan pemberitaan yang khusus, yang berarti media harus menambah SDM dan infrastruktur di kota baru tersebut.
ARAH BISNIS MEDIA
Arah perkembangan bisnis penerbit media massa di Indonesia bertumpu pada bisnis inti media massa yaitu media cetak, media elektronika, serta bisnis pendukung media massa. Hanya sebagian kecil saja pengusaha media yang mencoba masuk ke bisnis nonmedia. Situasi ini berbeda dengan pengusaha media di luar negeri seperti di Amerika Serikat, dimana pengusaha media juga merambah ke bisnis non-media, yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan bisnis media yang dimulai tahun 70-an. Maka sejak itu, banyak pemilik media mulai memiliki bisnis jasa kelistrikan, tata lampu, energi, minuman, hingga makanan.
Time inc. selain memiliki usaha media massa, juga terjun ke bisnis hasil bubur kertas, kertas karton, pengemasan, bahan bangungan, produk dinding interior, tanah hutan, dan mebel kamar tidur. Esquire Inc. sebuah perusahaan penerbitan majalah melakukan ekspansi mendirikan Wide-Light Corp, Rig a-Lite Inc, White Night Company. Semua anak perusahaan itu bergerak dalam bidang listrik. Yang menarik adalah penerbit Majalah Saturday dan McCall’s, dimana pengelolaan penerbitan itu juga mendirikan perusahaan saus tomat Hunt, minuman soft drink Canada Dry, dan perusahaan film Talen Associated Ltd.
Di Indonesia, Kelompok Kompas Gramedia (KKG) dan Jawa Pos merupakan contoh pengusaha media yang masuk ke bisnis nonmedia. KKG mendirikan Media Bank dengan komposisi saham 50% dimiliki PT Gramedia, 30% PT Graha Wita Santika, dan 20% PT Transito Asri Media. (Majalah Tempo, 30/XX 22 September 1990). Krisis ekonomi yang menerjang Indonesia pada tahun 1998, membuat Bank Media tutup. KKG juga masuk bisnis ritel Suparmarket Grasera dan Hotel Santika. Supermarket Grasera di Jakarta Timu pada tahun 1998 ditutup karena dijarah amuk massa. Sedangkan Hotel Santika hingga 2009 telah berada di 13 kota (Jakarta, Bali, Bandung, Bogor, Cirebon, Yogyakarta, Makassar, Malang, Manado, Pontianak, Semarang, Surabaya, BSD City Serpong (www.santika.com). KKG juga masuk ke bisnis pendidikan dengan mendirikan Universitas Multi Media dan Kursus Bahasa Asing.
Grup Jawa Pos masuk ke bisnis nonmedia pada tiga sektor yaitu gedung perkantoran, pabrik keras koran, dan pembangkit listrik (power plant), dan teknologi komunikasi. Pada tahun 1997, gedung Graha Pena berlantai 21 berdiri di Surabaya. Lalu 2002 berdiri Graha Pena di Jakarta. Dan sejak itu, Grup Jawa Pos mendirikan gedung-gedung Graha Pena di hampir semua wilayah di Indonesia, termasuk yang sedang dibangun di Serang, Banten. Tahun 2003, Jawa Pos Group merambah bisnis baru : Independent Power Plant. Proyek pertama adalah 1 x 25 MW di Kab. Gresik, yakni dekat pabrik kertas. Proyek yang kedua 2 x 25 MW, didirikan di Kaltim, bekerjasama dengan perusahaan daerah setempat. (www.JPNN.Com). Grup Jawa Pos juga masuk ke bisnis teknologi informasi (ICT). Melalui anak usaha Fangbian Iskan Corporindi, Grup Jawa Pos sepakat dengan NEC Jepang, untuk membangun sambungan komunikasi kabel laut (SKKL) senilai 200 juta dolar AS yang menghubungkan Surabaya-Hongkong. (matanews.com, 30/3/2009)
LATAR BELAKANG PENGUSAHA MEDIA
Latar belakang bisnis pengusaha media di Indonesia amat beragam. Tapi secara garis besar, latar belakang bisnis pengusaha media ada dua. Pertama pengusaha media yang murni berasal dari bisnis media seperti Kelompok Kompas Gramedia, Grup Jawa Pos, Grup Poskota, Grup Tempo, Grup Media Indonesia. Para pendiri kelompok ini umumnya berlatar belakang jurnalis atau wartawan. KKG adalah Jakob Otama, Dahlan Iskan Grup Jawa Pos, Gunawan Muhamad Grup Tempo, Surya Paloh Grup Media Indonesia.
Kedua, pengusaha media yang sebelumnya berasal dari bisnis nonmedia. Pengusaha media kelompok kedua ini adalah pengusaha yang sudah sukses dan mapan dalam industri nonmedia, kemudian terjun menekuni bisnis media. Contoh Grup Bakrie yang sebelumnya memiliki bisnis properti, telekomunikasi, dan infrastruktur kemudian mendirikan bisnis media yaitu stasiun televisi Anteve dan tabloid Go. Hary Tanusudibjo pengusaha investasi keuangan membeli sebagian besar saham Bimantara Grup yang saat itu memiliki unit media yaitu RCTI. Unit usahanya dalam bidang media bernaung denan nama MNC yang kemudian membeli Global TV dan TPI. Setelah itu, MNC juga menerbitkan surat kabar Seputar Indonesia, Tabloid Genie, dan Tabloid Mom & Kids. Erick Tohir pengusaha komponen otomotif membeli saham Harian Republika dan TV One.
STRATEGI PENGUSAHA NONMEDIA KE BISNIS MEDIA.
Pertama, pengusaha nonmedia mendirikan perusahaan media. Pengusaha ini adalah Grup Para yang memiliki bisnis perbankan dan industri mendirikan Trans Tv dan Grup Alatief yang bergerak dalam bidang properti dan ritel mendirikan Lativi. Pada tahun 2006 Grup Alatief menjual saham Lativi dan berganti nama menjadi TvOne. .
Kedua pengusaha melakukan akusisi atau membeli secara langsung terhadap perusahaan penerbitan. Pada masa orde baru, dimana pemerintah membatasi penerbitan media, pola akuisisi penerbitan media secara langsung menjadi model pengembangan bisnis yang dilakukan hampir semua pengusaha media. KKG mengakusisi Sriwijaya Pos, Jawa Pos mengakusisi Majalah Prospek, surat kabar Merdeka, dan Banten Pos (kini berganti nama Radar Banten). Setelah masa reformasi, pengusaha melakukan akusisi terhadap penerbitan pers karena semata-mata kepraktisan. Pola ini ditempuh oleh Eric Tohir pemilik Grup Mahaka yang membeli Surat Kabar Republika. Grup Lippo juga melakukan langkah ini dengan membeli surat kabar Investor Indonesia dan Majalah Investor dari Tito Sutalaksana
Ketiga pengusaha melakukan akuisisi melalui holding company, dimana Holding Company tersebut memiliki usaha media, selain usaha lainnya. Hary Tanusoedibjo membeli saham Grup Bimantara, dimana Grup Bimantara bergerak dalam bisnis properti, otomotif, telekomunikasi, penerbangan, dan media (RCTI dan Global TV). Dibawah Hari Tanusudibyo, Bimantara mengkonsolidasi divisi medianya dalam naungan Media Nusantara Citra (MNC) yang mengelola RCTI, TPI, Global TV, Radio Trijaya FM, koran Seputar Indonesia, tabloid Genie dan tabloid Mom & Kiddy.
Keempat pengusaha membeli lisensi penerbit asing dan menerbitkannya dalam edisi bahasa Indonesia. Grup MRA Media miliki pengusaha .. melakukan langkah ini dengan menerbitkan Majalah Cosmopolitan, Bazaar, Bravacasa, FHM, Target Car, Cosmogirl, Mother & Baby. Grup ini juga menerbitkan Fitness, Mens Fitnes, Autocar, Good Housekeeping, Esquire, dan Spice. Grup MRA Media memiliki 16 media yang isinya beragam.
KKG dalam mengembangkan bisnis medianya melakukan berbagai strategi yaitu mendirikan penerbitan sendiri (Intisari, surat kabar Kompas), melakukan akuisisi secara langsung (Tabloid Nova), dan membeli lisensi penerbit asing (Majalah Bobo dari Belanda dan Kontan dari Swiss).
TIGA PENDEKATAN
Dengan mengetahui latarbelakang perkembangan bisnis media, kita akan melihat bagaimana politik pemberitaan media diambil. Ada tiga Pendekatan untuk menjelaskan isi media ((News and journalism in the UK: A textbook, London and New York, 1994, hal 39-58).
Pertama pendekatan politik-ekonomi (the political economy approach). Isi media lebih ditentukan oleh kekuatan ekonomi dan politik diluar pengeloaan media. Pemilik, investor, dan pendapatan media dianggap lebih menentukan bagaimana isi wujud media. Faktor ini menentukan peristiwa apa saja yang bisa atau tidak untuk ditampilkan dalam pemberitaaan, serta ke arah mana kecenderungan pemberitaan sebauah media hendak diarahkan.
Kedua pendekatan organisasi. Pendekatan organisasi ini melihat pengelola media sebagai pihak yang aktif dalam proses pembentukandan produksi berita. Berita dilihat sebagai hasil dari mekanisme kerja yang ada di dalam ruang redaksi. Praktik kerja, profesionalisema, dan tata aturan dalam organisasi yang mempengaruhi pemberitaan. Dalam pendekatan ekonomi politik, isi media diasumsikan dipengaruhi kekuatan eksternal di luar diri pengelola media.
Pendekatan Politik-Ekonomi dan Pendekatan Organisasi digunakan oleh mayoritas media massa di Indonesia pada masa Orde Baru (1965-1998). Semua pemberitaan yang dibuat tidak boleh berseberangan dengan kebijakan pemerintah, sehingga lebih banyak mengutip nara sumber dari pemerintah. Kepemilikan media juga amat ditentukan oleh penguasa saat itu. Pemerintah dapat membreidel pers bila dianggap melanggar peraturan pemerintah. Media massa dapat dibreidel karena substansi isi atau karena teknis pemberitaan (melanggar embargo atau berita dimuat lebih dahul dengan melanggar kapan berita boleh dimuat).
Pendekatan ekonomi politik, media sebagai alat sehingga elit politik atau ekonomi bersaing untuk menguasainya. Sementera pendekatan organisasional, elit murni sebagai sumber berita dalam kerangka nilai-nilai jurnalistik dan pertimbangan profesional.
Ketiga pendekatan kultural. Gabungan pendekatan ekonomi politik dan organisasi. Proses produksi berita sebagai mekanisma yang rumit yang melibatkan faktor internal media sekaligus juga faktor eksternal di luar diri media. Media pada dasarnya mempunyai mekanisme untuk menentukan pola dan aturan organisasi tetapi berbagai pola yang dipakai untuk memaknai peristiwa tersebut tidak dapat dilepaskan dari kekuatan ekonomi politik diluar diri media.
Mayoritas media massa pasca orde baru menggunakan pendekatan kultural. Media massa tidak hanya membuat berita karena pertimbangan ekonomi, tapi juga mengusung ideologi (agama, pluralisme, nasionalis) yang diembannya dengan tetap membuat berita secara profesional serta mematuhi koridor hukum yang berlaku.
Nasionalis-pluralisme:Politik pemberitaannya mendukung kebebasan berpendapat, berserikat, HAM, dan kebebasan berkeyakinan. Kelompok ini mengkritisi kebijakan yang berdasarkan kepentingan atau mengatasnamakan agama.(kasus UU Anti Pornografi, kasus FPI dan Ahmadiyah), Kompas selalu membuat berita ketidaksetujuan pembelakukan Qanun hukum potong tangan untuk pencuri) di NAD. Kelompok ini adalah Kompas, Majalah Tempo,Koran Tempo, Media Indonesia
Nasionalis-Agama: Politik pemberitaannya lebih mengedepankan setiap persoalan dari sudut pandang keagamaan (Islam). Implementasi produk dengan membuat rubrik/suplemen agama; Republika membuat suplemen Jurnal Haji, Lembar Jumat.
Nasionalis-status quo: Politik pemberitaanya selalu memberitakan hal-hal yang positif terhadap kebijakan pemerintah yang berkuasa. Harian Jurnal Indonesia (milik demokrat)
Pers dengan latar belakang yang berbeda, dalam mengutip nara sumber pemerintah tidak banyak memiliki perbedaan.. SBY Tolak Nonaktifkan Boediono (Republika, 19/12/09), Presiden; Nonaktif tidak ada (Kompas, 19/12/09). Pansus akan Panggil SBY,Boediono Akui Robert Tantular Hadir di BI (Republika, 13/12/09), Boediono Tahu Ada Robert, Tunggu Pansus Putar Rekaman (Kompas, 13/12/09)
Satu sisi media massa sebagai anjing penjaga, namun disisi lain menerima iklan dari pemerintah. Dalam kasus Premanisme KPK, pers cenderung membela Bibit dan Chandra dan menyudutkan Polri. Namun hubungan Polri dan Pers secara institusional tetap mesra (Kapolri mengunjungi Redaksi Kompas).
Pers pun membutuhkan legitimasi dari pemerintah sebagai bagian dari politik ekonominya. Suratkabar politik Rakyat Merdeka dalam merayakan HUT tahun 2009, mengundang Presiden SBY dan SBY pun hadir. Pers memberikan penghargaan (Award) kepada bupati atau walikota yang dianggap berhasil dalam menjalankan sistem pemerintahan.
Ada hubungan yang rumit antara sumber berita dengan wartawan. Keduanya saling membutuhkan tidak saling mengkooptasi secara langsung. Namun memang pada akhirnya praktik jurnalistik melahirkan pemberitaan yang lebih dominan pada kekuatan politik yang hegemonik. (Politik media dan pertarungan wacana, Agus Sudibjo, 2001. LkiS Yogyakarta)
Penutup
Politik pemberitaan media di Indonesia amat tergantung sejauh mana ideologi media yang dianut oleh penerbitan tersebut. Namun pengemasan berita yang dibuat masing-masing media tidak terlalu signifikan perbedaannya. Karena pengelola media tetap memperhatikan sisi bisnis (iklan dan sirkulasi) serta menghindari pemberitaan yang mengandung unsur SARA (suku, agama, ras).
Drs. Media Sucahya
Disampaikan dalam Seminar di STIKOM Wangsa Jaya, Banten, 2009
