Infotainmen dan Agen Budaya

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengeluarkan rekomendasi pada awal Juli 2010 bahwa program infotainmen sebagai tayangan non faktual. Bukan lagi tayangan faktual. Redefinisi ini membuat tayangan infotainmen harus mendapatkan tanda lulus sensor dari Lembaga Sensor Film (LSF) sebelum ditayangkan di televisi. Posisi infotainmen sama seperti film atau sinetron.

Infotainmen merupakan tambang uang bagi stasiun televisi. Dengan biaya produksi murah, infotainmen dapat menarik produsen untuk memasang iklannya di acara tersebut. Data AGB Nielsen, Februari 2009, infotainmen menguasai 54 persen dari total belanja iklan yang dipasang dalam program informasi

Hampir semua stasiun televisi menayangkan program infotainmen. Hal ini sesuai dengan karakteristik industri televisi di tanah air yang tidak memiliki segmen tertentu, baik dari jenis tayangannya maupun target pemirsanya. Kebijakan menjadi televisi umum, karena umumnya masyarakat Indonesia masih menonton televisi untuk mendapatkan hiburan (Jahya, Rusfadia Saktiyanti & Irvan Muhamad, 20:2006). Karena itu, pada hari yang sama masyarakat akan melihat program infotainmen pada lebih dari satu stasiun televisi. Meski tema yang disajikan antara satu stasiun televisi dengan televisi yang lain adalah sama.

Perang Budaya
Program infotainmen sebagai sebuah hiburan menayangkan sisi-sisi kehidupan selebritis yang dinilainya ”mengandung berita” yaitu kisah asmara, perceraian, perselingkuhan, kehidupan pribadi, dan gaya hidup. Gaya hidup yang ditampilkan adalah konsumerisme, hedonisme, seks bebas, kumpul kebo, dan hamil di luar nikah. Karena itu, dalam kehidupan yang nyata, ada selebritis yang hidup kumpul kebo hingga punya anak, hamil di luar nikah, kelahiran bayi tanpa diketahui bapaknya, atau anak memutuskan hubungan keluarga dengan orang tuanya. Penayangan program tersebut, bagi stasiun televisi dianggap sebuah hiburan semata yang sangat dinanti-nanti masyarakat. Terlebih lagi bila tema yang diangkat menyangkut selebritis papan atas yang tengah naik daun.

Kehidupan selebiritis seperti perceraian, perselingkuhan, kumpul kebo, seks bebas dikemas sedemikian rupa sehingga layak tayang dan memiliki nilai komersial. Seringnya frekuensi penayangan infotainmen dengan durasi tayang 30-60 menit, dipersepsikan penonton seakan-akan apa yang dilakukan para selebritisi itu adalah hal yang lumrah. Perilaku selebiris dalam tayangan infotainmen seolah-olah menjadi budaya. Apa yang sesungguhnya terjadi di televisi, seakan-akan sebuah peristiwa yang sebenarnya.

Gaya hidup selebritis yang bertentangan dengan nilai-nilai budaya dan agama tersebut, selalu dijadikan berita utama infotainmen. Kehidupan tersebut dicitrakan sebagai gaya hidup moderen dan populer yang pada gilirannya diikuti oleh penonton. Peniruan gaya hidup selebritis oleh masyarakat sangat dimungkinkan, karena televisi mampu memainkan peran sebagai agen budaya populer (John Fiske, Television Culture; 2010).

Efektitivitas televisi sebagai agen budaya karena produk televisi mengandung unsur estetika, fashion, citra, yang dikemas dalam bentuk multimedia (audio, video, animasi). Sehingga orang tertarik dan terbius menyaksikan aneka program televisi. Penonton pun menjadwalkan agenda hariannya hanya untuk menonton televisi. Sehingga ia menggeser dan membatalkan agenda acara yang lain. Menonton televisi juga membutuhkan konsentrasi tinggi, sehingga langsung terserap dalam memori. Dengan demikian televisi dianggap mampu mempengaruhi bahkan membentuk karakter jiwa seseorang. Serta dapat membentuk pandangan hidup dan perilaku sosial yang baru.

Pada titik ini, terjadilah perang budaya antara budaya barat (seks bebas, kumpul kebo) dengan budaya Indonesia (berpegang nilai-nilai keagamaan). Gesekan budaya juga terjadi antara budaya yang ditabukan (membuka aib keluarga, bergunjing, hedonisme) dengan budaya yang diharuskan (hidup hemat dan sederhana, tidak membuka aib, melindungi privasi).

Bagi masyarakat yang menganut budaya permisif, mereka akan setuju mengikuti gaya hidup selebritis. Sebaliknya bagi kelompok masyarakat yang tradisional dan konservatif yang ditandai dengan mengusung nilai-nilai moralitas, budaya, dan agama, akan menolak gaya hidup tersebut.

Nilai-nilai yang diintervensi oleh satu budaya terhadap budaya lain, tidak semata-mata masalah estetika dan kepercayaan. Tapi juga menyangkut masalah ekonomi dan politik. Karena itu serbuan budaya barat ke Indonesia, bukan semata-mata hanya mengubah budaya an sich, tapi juga membawa kepentingan para pengusaha dan ideologi negara tempat buday itu berasal. Maka, bila budaya barat sudah diterima di Indonesia, dengan mudah kepentingan ekonomi dan politik negara barat masuk ke tanah air. Negara-negara barat bisa dengan gampang mengekspor produk-produk yang linier dengan budaya sex bebas (prostitusi, film seks, kontrasepsi), hedonisme (materi sebagai kepuasan utama: hiburan malam) dan konsumerisme (cinta produk luar negeri, barang mewah).

Keberhasilan budaya barat ”menganeksasi’ budaya Indonesia, pada akhirnya dianggap bukanlah sesuatu kekalahan bangsa Indonesia dalam menghadapi serbuan budaya asing. Juga bukan sebuah kemenangan bagi bangsa barat. Karena sesungguhnya dalam perang budaya tidak mesti ada pihak pemenang atau pecundang. Karena yang akan menjadi pemenang, mengutip Idi Subandy Ibrahim adalah kapital, modal, dan logika pasar (Budaya Populer Sebagai Komunikasi, 2007; 168).

Sudah saatnya stasiun televisi menayangkan program yang informatif, mendidik, dan menghibur sesuai dengan norma-norma budaya Indonesia serta tidak melanggar nilai-nilai agama. Tayangan yang dibutuhkan masyarakat adalah sebuah tayangan yang sehat, melindungi hak anak, mengedukasi masyarakat, serta mencerdaskan. Dalam perspektif ini, wajarlah bila program infotainmen wajib mendapat tanda lulus sensor dari Lembaga Sensor Film sebelum ditayangkan.

Media Sucahya
Konsultan Media dan Pengajar Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Wangsa Jaya Banten

Politik Pemberitaan Media: Tinjauan Politik Ekonomi

Ada dua kasus berita yang dibuat tanpa memperhatikan akurasi berita. Pertama berita tertembaknya hingga tewas buronan teroris Noordin M Top, yang ditulis sebagai headline. Tapi ternyata yang tertembak adalah Ibrohim bukan Noordin. Kedua, begitu Mbah Surip meninggal, media menulis almarhum bakal menerima royalty dari lagu Tak Gendong senilai Rp2 miliar. Beberapa minggu kemudian, pihak keluarganya hanya menerima royalty puluhan juta rupiah saja.
Dua contoh ini menggambarkan pers lebih memfokuskan pada politik pemberitaan yang mengedepankan pendekatan bisnis yaitu membuat judul yang memiliki dampak luas kepada masyarakat, sehingga masyarakat membeli media cetak tersebut.
Politik pemberitaan media adalah wujud dari kebijakan redaksional setiap media dalam menyikapi momentum atau peristiwa tertentu. Pers dituntut indenpendensinya untuk memberikan informasi yang benar dan berimbang tanpa keberpihakan kepada kelompok atau golongan tertentu. Dengan menjalankan politik pemberitaan yang memihak pada kebenaran, masyarakat akan mendapatkan informasi yang objektif. Namun politik pemberitaan media dipengaruhi oleh ideologi investor serta pengelola media tersebut.
Untuk mengetahui bagaimana politik pemberitaan media, ada baiknya mengetahui perkembangan dan arah media di Indonesia.
POLA PENGEMBANGAN BISNIS MEDIA

Faktor yang membuat media massa berubah adalah akibat perkembangan demokrasi, revolusi industri dan teknologi, serta bermunculan kota-kota baru. (William L River, Media Massa dan Masyarakat Moderen, 2004:51).
 Pertama, perkembangan demokrasi amat menentukan sejauh mana perkembangan media massa. Sejak Rezim Soeharto tumbang tahun 1998, Indonesia memasuki era demokrasi, yang ditandai dengan adanya kebebasan menyampaikan pendapat, berserikat, serta tidak ada sensor terhadap pers. Media dapat memberitakan berbagai informasi, tanpa khawatir akan dibredel oleh pemerintah, sebagaimana yang pernah diterapkan oleh rezim orde baru.
 Kedua, revolusi industri dan teknologi telah mengubah cara kerja media dalam pemberitaan, distribusi, dan iklan. Revolusi teknologi meningkatkan ukuran dan efisiensi media cerat serta memunculkannya aneka media baru: film, radio, televisi, internet. Konsep berita aktual berubah dari yang per jam, kini menjadi per detik dan realtime. Setiap peristiwa yang terjadi di berbagai tempat, dapat disiarkan langsung saat peristiwa itu terjadi.
 Ketiga, media berubah karena lahirnya kota-kota baru, yang di Indonesia merupakan kota, kabupaten, atau propinsi hasil pemekaran. Kota baru ini melahirkan identitas baru khalayak secara geografis, etnis, maupun ekonomi. Media harus mengubah konsep berita yang lebih mengedepankan faktor kedekatan (proximity) dengan masyarakat di kota-kota baru itu. Kota baru secara administratif juga melahirkan jabatan-jabatan baru mulai dari gubernur, bupati, walikota, dan anggota dewan. Penambahan jabatan dan kursi baru ini, membuat kota-kota baru mendapatkan liputan pemberitaan yang khusus, yang berarti media harus menambah SDM dan infrastruktur di kota baru tersebut.

ARAH BISNIS MEDIA
Arah perkembangan bisnis penerbit media massa di Indonesia bertumpu pada bisnis inti media massa yaitu media cetak, media elektronika, serta bisnis pendukung media massa. Hanya sebagian kecil saja pengusaha media yang mencoba masuk ke bisnis nonmedia. Situasi ini berbeda dengan pengusaha media di luar negeri seperti di Amerika Serikat, dimana pengusaha media juga merambah ke bisnis non-media, yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan bisnis media yang dimulai tahun 70-an. Maka sejak itu, banyak pemilik media mulai memiliki bisnis jasa kelistrikan, tata lampu, energi, minuman, hingga makanan.
Time inc. selain memiliki usaha media massa, juga terjun ke bisnis hasil bubur kertas, kertas karton, pengemasan, bahan bangungan, produk dinding interior, tanah hutan, dan mebel kamar tidur. Esquire Inc. sebuah perusahaan penerbitan majalah melakukan ekspansi mendirikan Wide-Light Corp, Rig a-Lite Inc, White Night Company. Semua anak perusahaan itu bergerak dalam bidang listrik. Yang menarik adalah penerbit Majalah Saturday dan McCall’s, dimana pengelolaan penerbitan itu juga mendirikan perusahaan saus tomat Hunt, minuman soft drink Canada Dry, dan perusahaan film Talen Associated Ltd.
Di Indonesia, Kelompok Kompas Gramedia (KKG) dan Jawa Pos merupakan contoh pengusaha media yang masuk ke bisnis nonmedia. KKG mendirikan Media Bank dengan komposisi saham 50% dimiliki PT Gramedia, 30% PT Graha Wita Santika, dan 20% PT Transito Asri Media. (Majalah Tempo, 30/XX 22 September 1990). Krisis ekonomi yang menerjang Indonesia pada tahun 1998, membuat Bank Media tutup. KKG juga masuk bisnis ritel Suparmarket Grasera dan Hotel Santika. Supermarket Grasera di Jakarta Timu pada tahun 1998 ditutup karena dijarah amuk massa. Sedangkan Hotel Santika hingga 2009 telah berada di 13 kota (Jakarta, Bali, Bandung, Bogor, Cirebon, Yogyakarta, Makassar, Malang, Manado, Pontianak, Semarang, Surabaya, BSD City Serpong (www.santika.com). KKG juga masuk ke bisnis pendidikan dengan mendirikan Universitas Multi Media dan Kursus Bahasa Asing.
Grup Jawa Pos masuk ke bisnis nonmedia pada tiga sektor yaitu gedung perkantoran, pabrik keras koran, dan pembangkit listrik (power plant), dan teknologi komunikasi. Pada tahun 1997, gedung Graha Pena berlantai 21 berdiri di Surabaya. Lalu 2002 berdiri Graha Pena di Jakarta. Dan sejak itu, Grup Jawa Pos mendirikan gedung-gedung Graha Pena di hampir semua wilayah di Indonesia, termasuk yang sedang dibangun di Serang, Banten. Tahun 2003, Jawa Pos Group merambah bisnis baru : Independent Power Plant. Proyek pertama adalah 1 x 25 MW di Kab. Gresik, yakni dekat pabrik kertas. Proyek yang kedua 2 x 25 MW, didirikan di Kaltim, bekerjasama dengan perusahaan daerah setempat. (www.JPNN.Com). Grup Jawa Pos juga masuk ke bisnis teknologi informasi (ICT). Melalui anak usaha Fangbian Iskan Corporindi, Grup Jawa Pos sepakat dengan NEC Jepang, untuk membangun sambungan komunikasi kabel laut (SKKL) senilai 200 juta dolar AS yang menghubungkan Surabaya-Hongkong. (matanews.com, 30/3/2009)

LATAR BELAKANG PENGUSAHA MEDIA

Latar belakang bisnis pengusaha media di Indonesia amat beragam. Tapi secara garis besar, latar belakang bisnis pengusaha media ada dua. Pertama pengusaha media yang murni berasal dari bisnis media seperti Kelompok Kompas Gramedia, Grup Jawa Pos, Grup Poskota, Grup Tempo, Grup Media Indonesia. Para pendiri kelompok ini umumnya berlatar belakang jurnalis atau wartawan. KKG adalah Jakob Otama, Dahlan Iskan Grup Jawa Pos, Gunawan Muhamad Grup Tempo, Surya Paloh Grup Media Indonesia.
Kedua, pengusaha media yang sebelumnya berasal dari bisnis nonmedia. Pengusaha media kelompok kedua ini adalah pengusaha yang sudah sukses dan mapan dalam industri nonmedia, kemudian terjun menekuni bisnis media. Contoh Grup Bakrie yang sebelumnya memiliki bisnis properti, telekomunikasi, dan infrastruktur kemudian mendirikan bisnis media yaitu stasiun televisi Anteve dan tabloid Go. Hary Tanusudibjo pengusaha investasi keuangan membeli sebagian besar saham Bimantara Grup yang saat itu memiliki unit media yaitu RCTI. Unit usahanya dalam bidang media bernaung denan nama MNC yang kemudian membeli Global TV dan TPI. Setelah itu, MNC juga menerbitkan surat kabar Seputar Indonesia, Tabloid Genie, dan Tabloid Mom & Kids. Erick Tohir pengusaha komponen otomotif membeli saham Harian Republika dan TV One.

STRATEGI PENGUSAHA NONMEDIA KE BISNIS MEDIA.

Pertama, pengusaha nonmedia mendirikan perusahaan media. Pengusaha ini adalah Grup Para yang memiliki bisnis perbankan dan industri mendirikan Trans Tv dan Grup Alatief yang bergerak dalam bidang properti dan ritel mendirikan Lativi. Pada tahun 2006 Grup Alatief menjual saham Lativi dan berganti nama menjadi TvOne. .
Kedua pengusaha melakukan akusisi atau membeli secara langsung terhadap perusahaan penerbitan. Pada masa orde baru, dimana pemerintah membatasi penerbitan media, pola akuisisi penerbitan media secara langsung menjadi model pengembangan bisnis yang dilakukan hampir semua pengusaha media. KKG mengakusisi Sriwijaya Pos, Jawa Pos mengakusisi Majalah Prospek, surat kabar Merdeka, dan Banten Pos (kini berganti nama Radar Banten). Setelah masa reformasi, pengusaha melakukan akusisi terhadap penerbitan pers karena semata-mata kepraktisan. Pola ini ditempuh oleh Eric Tohir pemilik Grup Mahaka yang membeli Surat Kabar Republika. Grup Lippo juga melakukan langkah ini dengan membeli surat kabar Investor Indonesia dan Majalah Investor dari Tito Sutalaksana
Ketiga pengusaha melakukan akuisisi melalui holding company, dimana Holding Company tersebut memiliki usaha media, selain usaha lainnya. Hary Tanusoedibjo membeli saham Grup Bimantara, dimana Grup Bimantara bergerak dalam bisnis properti, otomotif, telekomunikasi, penerbangan, dan media (RCTI dan Global TV). Dibawah Hari Tanusudibyo, Bimantara mengkonsolidasi divisi medianya dalam naungan Media Nusantara Citra (MNC) yang mengelola RCTI, TPI, Global TV, Radio Trijaya FM, koran Seputar Indonesia, tabloid Genie dan tabloid Mom & Kiddy.
Keempat pengusaha membeli lisensi penerbit asing dan menerbitkannya dalam edisi bahasa Indonesia. Grup MRA Media miliki pengusaha .. melakukan langkah ini dengan menerbitkan Majalah Cosmopolitan, Bazaar, Bravacasa, FHM, Target Car, Cosmogirl, Mother & Baby. Grup ini juga menerbitkan Fitness, Mens Fitnes, Autocar, Good Housekeeping, Esquire, dan Spice. Grup MRA Media memiliki 16 media yang isinya beragam.
KKG dalam mengembangkan bisnis medianya melakukan berbagai strategi yaitu mendirikan penerbitan sendiri (Intisari, surat kabar Kompas), melakukan akuisisi secara langsung (Tabloid Nova), dan membeli lisensi penerbit asing (Majalah Bobo dari Belanda dan Kontan dari Swiss).

TIGA PENDEKATAN
Dengan mengetahui latarbelakang perkembangan bisnis media, kita akan melihat bagaimana politik pemberitaan media diambil. Ada tiga Pendekatan untuk menjelaskan isi media ((News and journalism in the UK: A textbook, London and New York, 1994, hal 39-58).
Pertama pendekatan politik-ekonomi (the political economy approach). Isi media lebih ditentukan oleh kekuatan ekonomi dan politik diluar pengeloaan media. Pemilik, investor, dan pendapatan media dianggap lebih menentukan bagaimana isi wujud media. Faktor ini menentukan peristiwa apa saja yang bisa atau tidak untuk ditampilkan dalam pemberitaaan, serta ke arah mana kecenderungan pemberitaan sebauah media hendak diarahkan.
Kedua pendekatan organisasi. Pendekatan organisasi ini melihat pengelola media sebagai pihak yang aktif dalam proses pembentukandan produksi berita. Berita dilihat sebagai hasil dari mekanisme kerja yang ada di dalam ruang redaksi. Praktik kerja, profesionalisema, dan tata aturan dalam organisasi yang mempengaruhi pemberitaan. Dalam pendekatan ekonomi politik, isi media diasumsikan dipengaruhi kekuatan eksternal di luar diri pengelola media.
Pendekatan Politik-Ekonomi dan Pendekatan Organisasi digunakan oleh mayoritas media massa di Indonesia pada masa Orde Baru (1965-1998). Semua pemberitaan yang dibuat tidak boleh berseberangan dengan kebijakan pemerintah, sehingga lebih banyak mengutip nara sumber dari pemerintah. Kepemilikan media juga amat ditentukan oleh penguasa saat itu. Pemerintah dapat membreidel pers bila dianggap melanggar peraturan pemerintah. Media massa dapat dibreidel karena substansi isi atau karena teknis pemberitaan (melanggar embargo atau berita dimuat lebih dahul dengan melanggar kapan berita boleh dimuat).
Pendekatan ekonomi politik, media sebagai alat sehingga elit politik atau ekonomi bersaing untuk menguasainya. Sementera pendekatan organisasional, elit murni sebagai sumber berita dalam kerangka nilai-nilai jurnalistik dan pertimbangan profesional.
Ketiga pendekatan kultural. Gabungan pendekatan ekonomi politik dan organisasi. Proses produksi berita sebagai mekanisma yang rumit yang melibatkan faktor internal media sekaligus juga faktor eksternal di luar diri media. Media pada dasarnya mempunyai mekanisme untuk menentukan pola dan aturan organisasi tetapi berbagai pola yang dipakai untuk memaknai peristiwa tersebut tidak dapat dilepaskan dari kekuatan ekonomi politik diluar diri media.
Mayoritas media massa pasca orde baru menggunakan pendekatan kultural. Media massa tidak hanya membuat berita karena pertimbangan ekonomi, tapi juga mengusung ideologi (agama, pluralisme, nasionalis) yang diembannya dengan tetap membuat berita secara profesional serta mematuhi koridor hukum yang berlaku.
Nasionalis-pluralisme:Politik pemberitaannya mendukung kebebasan berpendapat, berserikat, HAM, dan kebebasan berkeyakinan. Kelompok ini mengkritisi kebijakan yang berdasarkan kepentingan atau mengatasnamakan agama.(kasus UU Anti Pornografi, kasus FPI dan Ahmadiyah), Kompas selalu membuat berita ketidaksetujuan pembelakukan Qanun hukum potong tangan untuk pencuri) di NAD. Kelompok ini adalah Kompas, Majalah Tempo,Koran Tempo, Media Indonesia
Nasionalis-Agama: Politik pemberitaannya lebih mengedepankan setiap persoalan dari sudut pandang keagamaan (Islam). Implementasi produk dengan membuat rubrik/suplemen agama; Republika membuat suplemen Jurnal Haji, Lembar Jumat.
Nasionalis-status quo: Politik pemberitaanya selalu memberitakan hal-hal yang positif terhadap kebijakan pemerintah yang berkuasa. Harian Jurnal Indonesia (milik demokrat)
Pers dengan latar belakang yang berbeda, dalam mengutip nara sumber pemerintah tidak banyak memiliki perbedaan.. SBY Tolak Nonaktifkan Boediono (Republika, 19/12/09), Presiden; Nonaktif tidak ada (Kompas, 19/12/09). Pansus akan Panggil SBY,Boediono Akui Robert Tantular Hadir di BI (Republika, 13/12/09), Boediono Tahu Ada Robert, Tunggu Pansus Putar Rekaman (Kompas, 13/12/09)
Satu sisi media massa sebagai anjing penjaga, namun disisi lain menerima iklan dari pemerintah. Dalam kasus Premanisme KPK, pers cenderung membela Bibit dan Chandra dan menyudutkan Polri. Namun hubungan Polri dan Pers secara institusional tetap mesra (Kapolri mengunjungi Redaksi Kompas).
Pers pun membutuhkan legitimasi dari pemerintah sebagai bagian dari politik ekonominya. Suratkabar politik Rakyat Merdeka dalam merayakan HUT tahun 2009, mengundang Presiden SBY dan SBY pun hadir. Pers memberikan penghargaan (Award) kepada bupati atau walikota yang dianggap berhasil dalam menjalankan sistem pemerintahan.
Ada hubungan yang rumit antara sumber berita dengan wartawan. Keduanya saling membutuhkan tidak saling mengkooptasi secara langsung. Namun memang pada akhirnya praktik jurnalistik melahirkan pemberitaan yang lebih dominan pada kekuatan politik yang hegemonik. (Politik media dan pertarungan wacana, Agus Sudibjo, 2001. LkiS Yogyakarta)

Penutup
Politik pemberitaan media di Indonesia amat tergantung sejauh mana ideologi media yang dianut oleh penerbitan tersebut. Namun pengemasan berita yang dibuat masing-masing media tidak terlalu signifikan perbedaannya. Karena pengelola media tetap memperhatikan sisi bisnis (iklan dan sirkulasi) serta menghindari pemberitaan yang mengandung unsur SARA (suku, agama, ras).

Drs. Media Sucahya
Disampaikan dalam Seminar di STIKOM Wangsa Jaya, Banten, 2009

Relasi Mantan Ajudan

Tempointeraktif.com.BELASAN pekerja bertopi proyek kuning hilir-mudik. Matahari mulai turun di area pembangunan Apartemen Tamansari Semanggi, tepat di belakang bioskop Planet Hollywood, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jumat pekan lalu. Para pekerja sibuk membenahi jalur pedestrian. “Baru sebulan terakhir aktif dikerjakan lagi,” kata seorang pekerja tersenyum lebar.
Proyek ini mangkrak lebih dari lima tahun. Bernama awal Apartemen Hollywood Residence, proyek itu tak kunjung selesai dibangun. Mei 2007, ratusan pembelinya melapor ke polisi. Mereka menuduh PT Masindo Lintas Pratama, pengembang proyek itu, menggelapkan dana Rp 200 miliar lebih. Ramai diberitakan, Kepolisian Daerah Metro Jaya berjanji menelisik pengaduan itu.
Lama tak terdengar kabar, Masindo menjadi sumber berita baru. Pada November 2006, perusahaan itu dilaporkan menggelontorkan duit Rp 1,5 miliar ke rekening Herviano Widyatama, putra Budi Gunawan, ketika itu Kepala Biro Pembinaan Karyawan Kepolisian. Budi kini berpangkat inspektur jenderal dan menduduki jabatan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia.
Dana itu merupakan bagian dari total setoran senilai sekitar Rp 54 miliar ke rekening Budi Gunawan dan anak lelakinya itu. Indonesia Corruption Watch pekan lalu melaporkan transaksi mencurigakan ini ke Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum dan Komisi Pemberantasan Korupsi. “Akan kami tunggu respons mereka sampai 30 hari ke depan,” kata Emerson Yuntho, wakil koordinator organisasi antikorupsi itu.
Budi Gunawan bukan satu-satunya perwira kepolisian pemilik rekening yang mencurigakan. Menurut Kepala Badan Reserse Kriminal Komisaris Jenderal Ito Sumardi, ada 21 perwira yang melakukan transaksi mencurigakan dan dilaporkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ke Kepolisian. “Atas perintah Kapolri, kami sudah bentuk tim khusus untuk menyelidiki ini,” kata Ito, Jumat pekan lalu.
Ito mengakui rekening Budi menjadi prioritas tim penyelidik. Sebab, menurut dia, jumlahnya lebih besar dibanding rekening milik perwira lain. Selain itu, dugaan transaksi di rekening Budi sudah beredar di masyarakat. Itu sebabnya, ia menyatakan Budi merupakan perwira pertama yang dimintai klarifikasi.
Selain Masindo, sebuah perusahaan lain bernama PT Sumber Jaya Indah dilaporkan menyetorkan dana ke rekening Budi Gunawan. Melalui rekening anak Budi, perusahaan itu menggelontorkan hampir Rp 10 miliar.
Sumber Jaya adalah sebuah perusahaan penambang timah yang menguasai 75 hektare lahan tambang di Bangka Belitung. Nama perusahaan sempat jadi berita pada Desember 2007, ketika polisi setempat menyetop 13 truk yang mengangkut timah ilegal milik perusahaan itu. “Saya ingat kasus itu. Penyidikan polisi tidak jelas sampai sekarang,” kata Yudho Marhoed, Koordinator Wahana Lingkungan Hidup Indonesia di Bangka Belitung, yang dihubungi pekan lalu.
Dari hasil penelusuran Tempo, kedua perusahaan yang disebut-sebut dalam laporan analisis rekening Budi ini bukan perusahaan fiktif. Sumber Jaya Indah, misalnya, terdaftar resmi di sebuah kantor notaris di Pangkalpinang, sebagai perusahaan pertambangan dengan setoran modal awal Rp 1,5 miliar.
Demikian juga dengan Masindo, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai badan usaha, dengan setoran modal awal Rp 50 miliar. Ketika Tempo mengunjungi alamat kantor Masindo di gedung Sampoerna Strategic Square, Jalan Sudirman, Jakarta Selatan, perusahaan ini tampaknya sudah berganti alamat. “Sudah lama tidak di sini,” kata petugas di gedung itu.
Selain dua perusahaan tersebut, ada sejumlah individu yang terdeteksi mentransfer dana ke rekening Budi. Ada juga setoran tunai dalam jumlah miliaran rupiah. Sejumlah sumber Tempo menjelaskan, posisi Budi sebagai ajudan Megawati Soekarnoputri, wakil presiden dan kemudian presiden pada 1999-2004, berperan besar dalam penumpukan harta itu. “Ada banyak pengusaha yang, ketika mau bertemu RI-1, sukarela memberi. Duit Rp 100-200 juta itu kecil buat mereka,” katanya.
Diterpa isu tak sedap, lingkaran dalam Budi Gunawan tak mau berpangku tangan. Mereka balik menuding ada agenda tertentu di balik isu ini. “Mengapa Budi Gunawan saja yang dibidik?” kata salah satu orang dekat mantan Kepala Kepolisian Daerah Jambi itu. Dia juga mengaku heran kenapa kabar ini muncul sekarang, ketika fulus yang diributkan, menurut ia, sudah tak ada lagi di rekening Budi.
Dari semua dokumen laporan hasil analisis dari PPATK yang beredar di publik, memang hanya laporan transaksi mencurigakan di rekening Budi Gunawan yang detail dan runut, lengkap dengan kronologi dan data mengenai pihak-pihak yang diduga terlibat. Orang dekat Budi menduga bosnya diincar karena dekat dengan Inspektur Pengawasan Umum Mabes Polri Komisaris Jenderal Nanan Soekarna. Nanan santer disebut-sebut sebagai salah satu kandidat Kepala Kepolisian, menggantikan Jenderal Bambang Hendarso Danuri yang akan mengakhiri masa tugasnya, Oktober nanti.
Budi Gunawan memilih tutup mulut. Ditemui Tempo di kantornya, Jumat pekan lalu, dia hanya tersenyum dan berkomentar pendek, “Nanti saja, ya.” Belakangan, lewat seorang bawahannya, Budi Gunawan mengaku sudah menyerahkan masalah ini ke Kepala Badan Reserse Kriminal. “Semua berita itu tidak benar,” katanya.
Komisaris Jenderal Ito Sumardi mengakui bahwa Budi Gunawan adalah perwira pertama yang menjelaskan ihwal rekeningnya. “Masih ada bukti-bukti formal yang belum lengkap, karena sudah lama kejadiannya. Tapi prinsipnya, ini sudah clear,” katanya. Ditanya soal dua perusahaan penyetor dana yang punya kasus di kepolisian, Ito angkat tangan, “Semua sudah dimintai keterangan. Saya tidak bisa cerita detail karena ini merupakan penyidikan.”
Sebagai bekas ajudan presiden, menurut Ito, Budi Gunawan memiliki hubungan luas. Ia menduga para kolega Budi bisa saja memberikan hadiah. Karena tak berkaitan dengan perkara, menurut dia, hal itu tidak ada masalah. Ia lalu menyebutkan “kebaikan” Budi Gunawan. “Anda lihat, gedung Divisi Profesi kini sangat bagus, jauh lebih bagus daripada kantor saya,” kata Ito. “Anda tahu siapa yang membangun? Pak Budi Gunawan, dengan dana pribadi.” Wahyu Dhyatmika, Jupernalis Samosir (Pangkalpinang) -Majalah Tempo, Rekening Gendut Perwira Polisi, 28 Juni-4 Juli 2010

Ito Sumardi: Mereka Bukan Penjahat

Tempointeraktif.com• 28 Juni 2010. SEJAK Mei lalu, Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia Komisaris Jenderal Ito Sumardi punya tambahan pekerjaan. Dia diperintahkan Kepala Kepolisian Jenderal Bambang Hendarso Danuri melakukan klarifikasi ihwal dugaan transaksi keuangan mencurigakan di rekening sejumlah perwira polisi. “Kalau sekarang tidak tuntas, pasti isu ini akan muncul lagi, muncul lagi,” kata Ito.
Ito menyatakan telah memanggil para perwira yang disebut memiliki transaksi mencurigakan. Mereka diminta menjelaskan asal-usul dana, termasuk melengkapinya dengan dokumen dan bukti. Inspektur Jenderal Budi Gunawan, Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan, menurut dia, yang pertama kali dipanggil. “Sebab, namanya yang paling awal disebut masyarakat,” ujarnya. Sambil menunjuk meja kerjanya, ia berujar, “Dia datang ke situ, saya sendiri yang meminta keterangan.”
Yunus Husein, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, menyatakan telah mengirim ribuan analisis transaksi mencurigakan ke kepolisian. Temuan itu ternyata tak pernah ditangani polisi. Pada Mei lalu, Yunus kemudian menemui Kepala Kepolisian membahas soal ini. Satu hal yang dibahas ihwal banyaknya transaksi mencurigakan di rekening sejumlah perwira tinggi polisi.
Setelah pertemuan itulah, Jenderal Bambang memerintahkan Ito dan wakilnya, Inspektur Jenderal Dikdik Mulyana, turun tangan. “Mengapa kami yang diperintahkan?” katanya kepada wartawan Tempo, Budi Setyarso, Setri Yasra, dan Wahyu Dyatmika yang mewawancarainya Jumat pekan lalu. Lalu sambil tertawa ia menjawab pertanyaannya sendiri, “Karena kami tidak termasuk dalam daftar nama yang dicurigai.” Dikdik Mulyana, yang menemani Ito selama wawancara dengan Tempo, Jumat pekan lalu, menimpali, “Barangkali belum….”
Sejauh mana hasil penelusuran Anda atas laporan transaksi mencurigakan itu?
Dari ribuan yang disebutkan, ternyata 800 laporan yang bisa ditelusuri. Di antara laporan itu, ada 60-an mengenai rekening perwira polisi. Sudah kami telusuri, dan sekarang tinggal 21 laporan yang belum selesai diklarifikasi.
Kepolisian terkesan defensif menangani soal ini?
Harus Anda pahami, kebanyakan itu data lama, 2003-2005. Rata-rata dua tahun lalu. Misalnya, ada perwira yang disebut dalam laporan masih berpangkat komisaris besar. Padahal dia sekarang sudah jenderal bintang dua. Ada yang sudah purnawirawan, bahkan ada yang sudah meninggal. Ini menyulitkan, karena para pemilik rekening tersebut juga sudah lupa detail transaksi mereka dua-tiga tahun lalu itu. Tolong ini dipahami. Kami tidak bermaksud menutup-nutupi.
Jadi ini laporan lama?
Iya. Laporannya sama dengan yang pernah ramai pada 2005. Ini menyulitkan penyelidikan. Nama-namanya sama, transaksinya sama. Sebenarnya dulu pun sudah ada upaya klarifikasi dari Badan Reserse Kriminal. Namun, karena sistem pendataan kurang rapi, tak tercatat. Sekarang kami diminta Kepala Polri untuk melakukan.
Benarkah dana di rekening para perwira ini bagian dari dana operasional polisi sumbangan pengusaha?
Saya belum tahu ada informasi seperti itu. Soal sumbangan sukarela itu, kan, bergantung pada masing-masing individunya. Kalau ada bantuan, sepanjang itu tidak ada penyalahgunaan wewenang yang mempengaruhi pelaksanaan tugas, boleh saja, kan? Kita harus realistis. Kehidupan polisi jauh dari mencukupi.
Jadi tidak ada masalah?
Saya minta masyarakat tidak prejudice dulu. Sebagian orang berpikir ini laporan transaksi mencurigakan senilai bermiliar-miliar rupiah. Padahal tidak begitu. Misalnya, ada seorang ajun komisaris besar yang menyetor premi asuransi Rp 50 juta. Karena tidak sesuai dengan profilnya-karena gajinya kecil-langsung terdeteksi sebagai transaksi mencurigakan. Begitu diklarifikasi, ya selesai.
Ada indikasi pidana dari 21 laporan transaksi mencurigakan yang masih diperiksa?
Masih ditelusuri. Ada tim penyidik independen. Tapi ingat asas praduga tak bersalah. Mereka bukan penjahat. Semua yang disebut dalam laporan sudah kami undang untuk klarifikasi. Beban pembuktian ada para mereka, karena ini menggunakan asas pembuktian terbalik. Kami minta penjelasan asal dana beserta bukti-buktinya.
Anda beri tenggat sampai kapan?
Mudah-mudahan bulan depan sudah selesai.
Bisa diberi gambaran, kira-kira apa bentuk hasil klarifikasi ini?
Kami akan memberikan penjelasan kepada PPATK. Kalau ada yang mencurigakan, nanti akan ditindaklanjuti. Kalau pemilik rekening yang dicurigai masih berdinas, kami akan melibatkan Divisi Profesi dan Pengamanan.-Majalah Tempo, Rekening Gendut Perwira Polisi, 28 Juni-4 Juli 2010

Aliran Janggal Rekening Jenderal

Tempointeraktif.com. 28 Juni 2010.  MEMEGANG saku kemeja lengan panjang batiknya, Komisaris Jenderal Ito Sumardi bertanya, “Berapa gaji jenderal bintang tiga seperti saya?” Sambil tersenyum, Kepala Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia itu menjawab sendiri pertanyaannya, “Hanya sembilan juta rupiah, sudah termasuk berbagai tunjangan.”
Ito menambahkan, Kepala Kepolisian RI, pejabat tertinggi di institusi itu, bergaji hanya sekitar Rp 23 juta, sudah termasuk aneka tunjangan. Buat biaya penanganan kasus, ia melanjutkan, polisi hanya memperoleh anggaran Rp 20 juta per perkara. Setiap kepolisian sektor-unit kepolisian di tingkat kecamatan-hanya diberi anggaran dua perkara per tahun. “Selebihnya harus cari anggaran sendiri,” kata Inspektur Jenderal Dikdik Mulyana, Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal, yang mendampingi Ito ketika wawancara dengan Tempo, Jumat pekan lalu.
Bukan sedang mengeluh, Ito menyampaikan “urusan dapur” pejabat kepolisian itu buat menangkis tudingan terhadap sejumlah perwira yang diduga memiliki rekening mencurigakan. Dokumen yang memuat lalu lintas keuangan petinggi Polri itu beredar di tangan para perwira polisi dan jadi bahan gunjingan di Trunojoyo-Markas Besar Kepolisian. Disebut-sebut dokumen itu adalah ringkasan atas laporan hasil analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Soal ini, juru bicara Pusat Pelaporan, Natsir Kongah, tak mau berkomentar. “Saya tidak bisa memberikan konfirmasi karena itu kewenangan penyidik,” katanya, Kamis pekan lalu.
Menurut salinan dokumen itu, enam perwira tinggi serta sejumlah perwira menengah melakukan “transaksi yang tidak sesuai profil” alias melampaui gaji bulanan mereka. Transaksi paling besar dilakukan pada rekening milik Inspektur Jenderal Budi Gunawan, Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri. Pada 2006, melalui rekening pribadi dan rekening anaknya, mantan ajudan Presiden Megawati Soekarnoputri itu mendapatkan setoran Rp 54 miliar, antara lain, dari sebuah perusahaan properti.
Daftar yang sama memuat, antara lain, nama Komisaris Jenderal Susno Duadji, mantan Kepala Badan Reserse Kriminal yang kini ditahan sebagai tersangka kasus korupsi. Ada pula Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur Inspektur Jenderal Mathius Salempang, mantan Kepala Korps Brigade Mobil Inspektur Jenderal Sylvanus Yulian Wenas, Inspektur Jenderal Bambang Suparno, Komisaris Besar Edward Syah Pernong, juga Komisaris Umar Leha.
Dimintai konfirmasi soal nama-nama jenderal polisi pemilik rekening itu, Ito Sumardi secara tidak langsung membenarkan. Menurut dia, perwira-perwira itu termasuk dalam daftar 21 perwira pemilik rekening mencurigakan. Ia mengatakan telah menerima perintah Kepala Kepolisian Jenderal Bambang Hendarso Danuri buat melakukan klarifikasi terhadap para perwira tersebut. “Ini pembuktian terbalik, jadi menjadi beban mereka untuk menjelaskan asal-usul transaksinya,” katanya.
Cerita soal rekening janggal milik jenderal kepolisian juga pernah muncul pada akhir Juli 2005. Ketika itu, 15 petinggi kepolisian diduga memiliki rekening tak wajar. Termuat dalam dokumen yang diserahkan Kepala PPATK Yunus Husein kepada Jenderal Sutanto, Kepala Kepolisian ketika itu, sejumlah petinggi kepolisian diduga menerima aliran dana dalam jumlah besar dan dari sumber yang tak wajar. Sebuah rekening bahkan dikabarkan menampung dana Rp 800 miliar. Namun kasus ini hilang dibawa angin.
l l l
BANGUNAN itu terlihat paling besar dibanding sekitarnya. Terletak di Jalan M. Kahfi I, Jagakarsa, Jakarta Selatan, satu rumah utama, tiga rumah tambahan, plus satu bangunan untuk petugas keamanan berdiri di tanah seluas 3.000 meter persegi.
Di halaman rumah terpajang ukiran berbentuk aksara “B” setinggi dua meter. Air kolam renang yang cukup luas di halaman belakang berkilau memantulkan sinar matahari. Para tetangga menyebut bangunan itu sebagai “rumah Pak Kapolda”. Inilah rumah Inspektur Jenderal Badrodin Haiti, yang pernah menjadi Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara.
Badrodin, yang kini menjabat Kepala Divisi Pembinaan Hukum Kepolisian, adalah satu di antara sejumlah perwira yang melakukan transaksi mencurigakan. Menurut sumber Tempo, Badrodin membeli polis asuransi PT Prudential Life Assurance dengan premi Rp 1,1 miliar. Disebutkan dana tunai pembayaran premi berasal dari pihak ketiga.
Menjadi Kepala Kepolisian Wilayah Kota Besar Medan pada 2000 hingga 2003, Badrodin juga menarik tunai Rp 700 juta di Bank Central Asia Kantor Cabang Utama Bukit Barisan, Medan, pada Mei 2006. Transaksi ini, kata sumber tadi, dinilai “tidak sesuai profilnya”. Sebab, penghasilan Badrodin setiap bulan berkisar Rp 22 juta, terdiri atas Rp 6 juta gaji, Rp 6 juta penghasilan dari bisnis, dan Rp 10 juta dari kegiatan investasi.
Hasil analisis rekening Badrodin juga memuat adanya setoran dana rutin Rp 50 juta setiap bulan pada periode Januari 2004-Juli 2005. Ada pula setoran dana Rp 120-343 juta. Dalam laporan itu disebutkan setoran-setoran tidak memiliki underlying transaction yang jelas.
Dimintai konfirmasi, Badrodin Haiti mengaku tidak berwenang menjawab. “Itu sepenuhnya kewenangan Kepala Badan Reserse Kriminal,” katanya. Komisaris Jenderal Ito Sumardi menyatakan timnya masih menunggu sejumlah dokumen pelengkap dari Badrodin.
Keanehan juga terdapat pada rekening Wenas, Bambang Suparno, Mathius Salempang, dan Susno Duadji serta sejumlah perwira menengah. Indikasi di rekening Wenas muncul pada 2005, ketika ia menjabat Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur. Pada 9 Agustus, isi rekening Wenas mengalir berpindah Rp 10,007 miliar ke rekening seseorang yang mengaku sebagai Direktur PT Hinroyal Golden Wing. Sejak pertama kali membuka rekening, transaksi perbankan Wenas hanya berupa transfer masuk dari pihak lain tanpa ada transaksi usaha (lihat “Rekening dalam Sorotan”).
“Profil” Wenas cukup mentereng. Rumahnya di Perumahan Areman Baru, Tugu, mewah, di atas tanah seribu meter persegi. Sejak tiga tahun lalu, keluarga Wenas pindah ke sebuah rumah di Perumahan Pesona Khayangan, Depok. Tempo, yang menyambangi rumah Wenas di perumahan elite di Depok, Kamis pekan lalu, melihat dua Toyota Alphard dan satu sedan Toyota Camry terparkir di halaman rumah.
Kepada Tempo yang mewawancarainya, Wenas menolak tuduhan melakukan transaksi ilegal melalui rekeningnya. “Semua itu tidak benar,” katanya. “Dana itu bukan milik saya.”
Susno Duadji, yang getol membongkar praktek mafia hukum di institusinya, ternyata juga memiliki transaksi mencurigakan. Mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri ini disebutkan menerima kiriman dana dari seorang pengacara berinisial JS Rp 2,62 miliar. Ia juga menerima kiriman dana dari seorang pengusaha berinisial AS dan IZM (Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bengkulu). Selama periode 2007-2009, Susno telah menerima kiriman fulus dari tiga orang itu Rp 3,97 miliar. Terkait dengan aliran dana ini, Markas Besar Polri telah menetapkan JS sebagai tersangka.
Muhammad Assegaf, kuasa hukum Susno, menyatakan tidak pernah membahas soal transaksi mencurigakan punya kliennya. Di berbagai kesempatan sebelum ditahan, Susno berkali-kali membantah melakukan transaksi yang melanggar aturan. “Semua transaksi itu perdata,” katanya.
l l l
TAK hanya perwira tinggi, transaksi yang membuat mata terbelalak pun dilakukan polisi dengan pangkat di bawahnya. Contohnya Umar Leha, terakhir berpangkat komisaris besar dan pernah 12 tahun bertugas sebagai Kepala Seksi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Samsat Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan.
Menurut sumber Tempo, Umar pada Juni 2005 memiliki dana Rp 4,5 miliar. Duit disimpan dalam bentuk reksa dana dan deposito di Bank Mandiri. Sumber dana, menurut analisis transaksinya, diduga berasal dari setoran-setoran terkait dengan pengurusan STNK.
Di Makassar, Umar memiliki dua rumah besar dan empat mobil. Dua tahun lalu perwira pertama polisi ini mencalonkan diri dalam pemilihan Bupati Enrekang, Sulawesi Selatan. Untuk itu, ia mengundurkan diri dari kepolisian dengan pangkat terakhir ajun komisaris besar polisi. Pada pemilihan kepala daerah, ia gagal.
Soal tudingan bermain saat masih berdinas, Umar membantahnya. Dia mengaku tidak pernah mengelola langsung uang negara dari pengurusan STNK. “Apalagi mengambilnya,” ujarnya. “Saya benar-benar tidak berani menyalahgunakan amanah itu.”
Rekening Edward Syah Pernong, Kepala Kepolisian Wilayah Kota Besar Semarang, pun mengundang curiga. Menurut sumber Tempo, ketika menjabat Kepala Kepolisian Resor Jakarta Barat, ia menerima setoran Rp 470 juta dan Rp 442 juta pada Agustus dan September 2005 dari Deutsche Bank. Pada 15 September 2005, dia menutup rekening dengan saldo terakhir Rp 5,39 miliar. Edward mempersoalkan asal-usul data itu. “Data itu bohong. Itu fitnah,” katanya kepada wartawan Tempo, Sohirin, di Semarang, Kamis pekan lalu. Ito Sumardi menyatakan tak mempersoalkan kekayaan Edward. “Dia raja Lampung, kebun sawitnya luas,” kata Ito.
Kendati dibantah dari pelbagai penjuru, anggota Komisi Kepolisian, Adnan Pandupradja, menilai laporan dugaan transaksi mencurigakan harus mendapat perhatian serius dari Kepala Kepolisian. Tanpa kejelasan pengusutan rekening-rekening itu, kata dia, citra kepolisian akan semakin terpuruk.
Neta S. Pane, Ketua Indonesia Police Watch, mendorong upaya pembuktian terbalik dari perwira yang memiliki rekening mencurigakan. Sebab, ia menyatakan jenderal yang memiliki kekayaan melimpah patut dipertanyakan. Ia menambahkan, “Jika hidup hanya dari gaji, sampai kiamat mereka tidak akan pernah bisa kaya.”  (Setri Yasra, Wahyu Dhyatmika, Cheta Nilawaty, Tia Hapsari (Jakarta), Abdul Rahman (Makassar) . Majalah Tempo, Rekening Gendut Perwira Polri. 28-4 Juli 2010

Havelaar: Perdagangan yang Adil

14 Juni 2010.EMPAT puluh tahun lalu, semuanya dimulai. Seorang jurnalis Belanda, Dirk Scherpenzeel, baru kembali dari perjalanan jurnalistiknya ke New Delhi, India, dan menemukan kenyataan yang mengusik nuraninya.
Ekonomi India tidak bisa berkembang karena negara-negara di Eropa dan Amerika tak mau membuka pasar mereka. Kalaupun dibuka untuk produk tertentu, berbagai tarif dan aturan dibuat sampai harga produk asal India jadi berlipat kali lebih mahal dari asalnya. Ironisnya, sebagian besar keuntungan itu tak pernah sampai ke para petani dan perajin yang bergelut peluh.

Dirk merasa sudah saatnya ini berubah.
Beberapa bulan sepulang dari India, pada 1 April 1969, Dirk membuka “Toko Dunia” atau Wereldwinkel yang pertama di Braukelen, sebuah kota kecil di Provinsi Utrecht, Belanda. Dia menjual barang-barang dari dunia tak berpasar itu. Produk pertama yang dia impor adalah kopi dan gula.
“Saat itu toko kami hanya bertujuan membuka akses pasar Eropa untuk produk dari negara berkembang,” kata Danielle de Jong, anggota staf komunikasi eksternal Wereldwinkel, yang ditemui Tempo di Amsterdam, awal Mei lalu.

Tidak muluk-muluk memang.
Barulah dalam jangka panjang, Dirk bermimpi ingin membuat orang Belanda sadar akan ketimpangan perdagangan dunia dan bagaimana buruknya kondisi buruh serta petani yang membuat barang-barang yang mereka konsumsi sehari-hari. “Kami ingin menggugah kesadaran sosial warga,” kata Danielle.�

Ide Dirk dengan cepat mendapat dukungan. Dalam satu tahun saja, 40 toko baru bermunculan dalam jejaring Wereldwinkel. Satu dekade kemudian, pada 1980, sudah ada 180 toko Wereldwinkel di Belanda. Kini, setelah 40 tahun beroperasi, Wereldwinkel punya sekitar 400 toko yang tersebar di Negeri Kincir Angin. Total konsumennya ada sekitar 2,5 juta dengan omzet penjualan 30 juta euro pada 2008.

Nah, salah satu produk yang menjadi ciri khas semua toko Wereldwinkel adalah kopi. Mereka memang menjual kopi khusus, yang dijamin pengolahannya bebas dari praktek pengisapan buruh dan petani. Merek kopi itu adalah Max Havelaar.

Dengan kemasan ciamik berlatar putih bersih, kopi Max Havelaar menjadi ikon toko-toko fairtrade di Belanda. Saking besarnya permintaan, kopi “zonder penindasan” ini juga sudah dijual di berbagai supermarket terkemuka seperti Albert Heijn-tidak lagi terbatas hanya di Wereldwinkel.
Kisah kopi merek Havelaar dimulai pada 1986. Ketika itu Nico Roozen, Direktur Solidaridad-sebuah lembaga nonpemerintah untuk kerja sama pembangunan yang berbasis di Utrecht, Belanda-menerima telepon dari seorang petani kopi Meksiko. “Terima kasih atas donasi Anda,” kata si petani nun jauh di Amerika Latin itu. “Namun kami lebih suka dibantu mendapatkan harga yang adil untuk kopi kami.”
Percakapan itu membekas di benak Nico dan memberinya inspirasi untuk membuat merek kopi khusus. Dia bekerja sama dengan seorang pendeta Belanda yang juga aktif di koperasi petani di Meksiko, Frans van der Hoff, untuk menciptakan label produk fairtrade yang pertama di dunia.
Semua produk yang mendapat label spesial ini harus melewati prosedur yang ketat untuk memastikan petani mendapatkan porsi keuntungan yang adil dari penjualan produk mereka. Misalnya saja, harus ada standar harga minimum yang memungkinkan petani melanjutkan usahanya. Standar harga ini tak boleh terpengaruh oleh fluktuasi harga produk itu di pasar. Selain itu, sebagian uang pembelian harus disetor di muka, sehingga posisi tawar petani pun kuat.

Nama Max Havelaar dipilih karena dinilai pas sebagai simbol perjuangan Solidaridad untuk memperoleh keadilan bagi petani kopi di Meksiko. Persis sama dengan perjuangan Havelaar memperjuangkan nasib petani kopi di Lebak pada 1856. Merek kopi Max Havelaar diluncurkan secara resmi pada 15 November 1988 di Amsterdam.
Seperti Wereldwinkel, perkembangan label fairtrade Max Havelaar pun relatif cepat.Tiga tahun setelah kemunculannya, pada 1991, Solidaridad sudah mengembangkan mekanisme merek dagang adil berskala internasional, Fairtrade Labelling Organization (FLO).
Organisasi inilah yang diserahi tanggung jawab melakukan inspeksi dan verifikasi atas klaim fairtrade dari perusahaan penyedia produk-produk di seluruh dunia. Di luar Eropa, mereka punya jejaring di 23 lembaga penyedia label fairtrade di Amerika, Australia, hingga Asia.
Tak hanya itu. Kini label halal “Havelaar” pun sudah meluas, dan itu tak hanya diterapkan pada kopi, tapi juga teh, gula, cokelat, madu, dan banyak produk makanan lain. Beberapa produsen makanan besar, seperti perusahaan es krim ternama Ben and Jerry’s, memutuskan 100 persen menggunakan bahan baku yang mendapat label fairtrade.
Untuk produk buah-buahan, Nico dan rekan-rekannya mengembangkan label lain bertajuk Oke. Sekarang perusahaan dagang mereka untuk produk buah-buahan-AgroFair Ltd.-adalah yang terbesar di Eropa dengan tingkat penjualan di atas 60 juta euro per tahun.
Wienus van Oosterum, direktur sebuah toko Wereldwinkel di Heemskerk, Belanda, mengaku amat tertolong dengan makin mapannya sistem perdagangan adil di negerinya. Untuk mendapatkan pasokan barang, dia tinggal datang ke Culemborg, sekitar satu setengah jam perjalanan ke tenggara Amsterdam. “Biasanya saya datang setiap bulan, mencari produk yang cocok dengan tema etalase kami saat itu,” katanya.
Di Culemborg, ada pusat grosir Wereldwinkel yang menjadi sentra pemasok produk untuk ratusan toko jejaring ini. Semua produk di sana sudah mendapat label Max Havelaar atau FLO. “Suasananya seperti supermarket raksasa. Para manajer toko tinggal datang dan memilih produk sesuai dengan kebutuhan masing-masing,” kata Wienus. Beragam barang ada di sana, mulai kerajinan kayu asal Indonesia, patung tanah liat dari India, sampai pakaian dan aksesori dari Amerika Latin.�
Meski sudah mulai diterima sebagai gaya hidup, gerakan promosi perdagangan adil ini tak surut langkah. Kini semua organisasi pendukung fairtrade di Belanda tengah gencar melakukan kampanye fairtrade town alias kota perdagangan adil. Di sejumlah kota, warganya berbondong-bondong mendesak wali kota dan parlemen lokal mereka untuk meneken kontrak politik baru yang mengharuskan semua toko di sana hanya menjual produk berlabel Max Havelaar. Saat ini sudah ada empat kota yang menandatangani kontrak macam ini, termasuk Rotterdam dan Groningen.
Perlawanan bukannya tak ada. Tiga tahun lalu, sebuah pabrik kopi, Douwe Egberts, menggugat keputusan pemerintah di Groningen yang memberikan kemudahan untuk kopi berlabel fairtrade. Mereka menilainya sebagai praktek persaingan usaha yang tidak sehat. Namun gugatan ini ditolak pengadilan setempat. Efek samping kesuksesan gerakan ini cuma satu: kini sebagian orang Belanda mengenal Max Havelaar bukan hanya sebagai judul karya sastra yang mengubah nasib sebuah bangsa. Havelaar kini juga identik dengan merek kopi ternama. Apa boleh buat. Wahyu Dhyatmika-tempointeraktif.com

Jejak Dekker di Tanah Lebak

14 Juni 2010 KAMPUNG Ciseel, Desa Sobang, Kabupaten Lebak, belum dilalui listrik dan hanya bisa dijangkau sepeda motor. Namun di sanalah antara lain cerita yang ditulis oleh Douwes Dekker alias Multatuli itu mengambil tempat. Selasa pekan lalu, pukul empat sore, hujan mengguyur kampung itu. Di depan sebuah rumah berukuran 5 x 2,5 meter, dua puluhan pasang sandal jepit berbagai warna dengan noda tanah cokelat berserakan. Para pemiliknya sedang asyik berdiskusi. Duduk di lantai, masing-masing menggenggam sebuah buku: Max Havelaar. Itulah pertemuan mereka yang ke-12. Setiap minggu, anak-anak-sebagian besar duduk di bangku SMP, ada juga yang masih SD-mendiskusikan buku itu. Mereka bertanya satu-dua kata atau kalimat yang tidak dipahami. Si pemandu diskusi, Ubaidillah Muchtar, menjelaskan dengan telaten. Kadang ia harus menggunakan bahasa Sunda untuk menjelaskan kata yang dimaksud. Diskusi pun tidak sepenuhnya serius. Ada anak di bawah sepuluh tahun yang memilih membaca buku lain di ruangan itu. Ketika seorang kawan mereka buang gas, tawa pun memecah keheningan. “Agak sulit untuk mengajak mereka serius terus,” kata Ubaidillah, yang mengelola Taman Baca Multatuli di rumah itu. Pada saat diskusi, sebuah buku merah diedarkan. Di lembarannya, mereka mengisi daftar hadir dan menulis pesan-kesan diskusi. “Aku sangat bangga pada Max Hapelar”; “Saya suka buku ini tapi saya tida suka sama Adipati. I love riding grup (maksudnya reading group)”; atau “Kalau saya jadi bupati, saya ngga akan jahat sama rayat”. Begitulah pesan-pesan yang tertulis di situ. Ubaidillah, guru asal Sawangan, Depok, menghabiskan tiga hari dalam sepekan di Sobang. Ia mengatakan Max Havelaar adalah roman pertama yang dibaca di dusun itu. Ia merasa perlu mengenalkan buku itu karena di Lebak tak ada sekolah yang memperkenalkan atau membahas karya Eduard Douwes Dekker itu. “Ini peninggalan Multatuli yang layak mereka ketahui,” katanya. Diskusi berlangsung dua jam, hingga azan magrib memanggil. l l l Tak mudah mencari jejak Multatuli di Lebak. Satu-satunya “peninggalan” yang tersisa hanyalah sebuah tembok di Rumah Sakit Umum Daerah Adjidarmo, yang terletak di Rangkasbitung. Tembok itu masih kukuh. Lebarnya 6 meter, tingginya 5 meter, melampaui atap genting rumah di sekitarnya. Tebalnya mencapai 60 sentimeter, tapi tak mulus lagi. Sebagian kapur dan semen yang melindunginya terkelupas sudah, sehingga tampaklah batu bata merah yang menyusun tembok itu. Cat kremnya pun kusam, dikotori grafiti vandal bertulisan “Rambo” dan “Bontot” di bagian tengah. Rumput liar yang di-sertai serakan sampah plastik mengelilinginya. Entah sejak kapan dan bagaimana caranya, satu pohon kersen tumbuh di bagian kiri atas tembok. Dinding itu kini bersatu dengan tembok yang lebih baru. Meski sama-sama kusam, mereka membentuk rumah kecil di area rumah sakit, kontras dengan bangunan baru tiga lantai yang mengelilinginya. Tak ada yang tahu kapan rumah asli diruntuhkan. “Sejak saya kecil, bangunannya sudah seperti itu,” kata Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, dan Budaya Kabupaten Lebak, Syaifullah Saleh, yang kini berusia 43 tahun. Meski rumahnya telah runtuh, Multatuli tetap diabadikan di Lebak. Ia menjadi nama jalan sepanjang satu kilometer, nama sekolah dasar (meskipun Max Havelaar tak pernah dipelajari di sekolah ini), apotek, dan gedung utama kantor pemerintah Lebak. “Dia orang besar, tokoh dunia,” kata Syaifullah. Namun ketokohan Multatuli ini tak sepenuhnya diterima. Keturunan Raden Adipati Karta Natanagara, yang dituding Multatuli dalam Max Havelaar sebagai bupati pribumi nan kejam, menilai pengabadian Multatuli terlalu berlebihan. Raden Adang Bachtiar Sastranagara, keturunan kelima sang bupati, mengatakan bahkan gedung Multatuli berdiri di wilayah yang dibangun Natanagara. Dan pengabadian nama Multatuli itu akhirnya semakin menorehkan stigma bagi kakek buyutnya. “Seolah-olah Multatuli itu pahlawan dan leluhur saya penjahat,” kata Adang. Pada saat Max Havelaar tiba di negeri ini, keluarga Natanagara memang dibuat kalang-kabut. Adang menceritakan kakeknya, Raden Nur Sastranagara marah besar membaca tuduhan Multatuli. Paman Adang sempat membuat surat penolakan kepada pemerintah daerah ketika film Max Havelaar diputar di Lebak pada 1970-an. Meski tak ada penghinaan langsung dari masyarakat terhadap keturunan Natanagara, Adang mengaku sampai sekarang perasaannya selalu tak enak setiap mendengar nama Multatuli. Iroh Siti Zahroh, istri Adang yang juga kerabat jauh Natanagara, menyayangkan buku Multatuli diterima begitu saja sebagai sejarah. Padahal Max Havelaar adalah roman yang tak lepas dari khayalan pengarangnya, kadang khayalan itu bisa dilebihkan sesuai dengan selera pengarangnya. Menurut Iroh, tuduhan Multatuli fitnah belaka. Kerja paksa seperti disebutkan Dekker sebenarnya bantuan masyarakat terhadap bupati yang mau menyambut saudaranya yang menjadi Bupati Cianjur. Saat itu, kata Iroh, sangat wajar masyarakat mengabdi pada Natanagara yang keturunan ningrat. Iroh bercita-cita membuat buku tandingan Max Havelaar dari sisi Natanagara. Seluruh keluarga sudah mendukungnya meski belum mulai disusun. “Semoga saja terwujud,” ujarnya. Sejarawan Bonnie Triyana mengatakan Max Havelaar sebagai karya sastra sangat sah. Multatuli menggunakan personifikasi untuk tokoh-tokohnya, yang juga digunakan Pramoedya Ananta Toer dalam novel-novelnya. Seperti karya Pramoedya, Max Havelaar juga mengundang kontroversi. Bahkan di Belanda ada yang menganggap Dekker sebagai penipu. Bonnie menduga Dekker dipengaruhi pemikiran liberal-radikal yang saat itu berkembang di Belanda, menentang kolonialisme. Saat itu kaum ini masih minoritas. Memang tak tertutup kemungkinan Multatuli melebih-lebihkan cerita. Apalagi ada rentang waktu empat tahun setelah ia kembali ke Belanda lalu melahirkan Max Havelaar. Bonnie sendiri tak yakin semua data yang disampaikan merupakan hasil penelusuran Multatuli. Pasalnya, dia hanya menjabat asisten residen selama tiga bulan. “Minimal butuh enam bulan atau setahun untuk bisa mendapat cerita seperti itu,” kata lulusan sejarah Universitas Diponegoro yang sering menulis soal Max Havelaar ini. Lepas dari kontroversinya, Bonnie melanjutkan, Max Havelaar menjadi roman utama yang mempengaruhi perjuangan bangsa ini. Kartini dan Soekarno, misalnya, ikut membaca Max Havelaar. “Roman ini menjadi inspirasi kemerdekaan bangsa ini,” ujarnya. l l l Tangan Siti Alfiah, 17 tahun, masih memegang Max Havelaar. Sejak pertama berkenalan dengan novel ini, Siti langsung tertarik dan mengagumi Max Havelaar, yang suka menolong masyarakat Lebak. Hampir setiap diskusi ia hadir. Gadis berkerudung ini mengaku kecewa jika tak bisa mengikuti diskusi. Siti baru saja lulus SMP dan akan melanjutkan sekolah di Cipanas, sekitar 10 kilometer dari Ciseel, dan tak mungkin ditempuh pulang-pergi karena kondisi jalan yang sangat rusak. Ia ingin bisa pulang pada saat diskusi. Di Ciseel, keinginan Multatuli agar bukunya dibaca banyak orang kesampaian. Ada Siti Alfiah dan kawan-kawan dalam kelompok diskusi itu yang mengaguminya. Pramono (Lebak)-tempoonline.com

Telepon Umum Jadi Stasiun Isi Ulang

Makin banyaknya pengguna telepon seluler membuat telepon umum ditinggalkan. Operator telekomunikasi di Austria, Telekom Austria, pun berpikir mengubah fungsi telepon umum bukan lagi tempat menelepon, melainkan menjadi tempat isi ulang baterai. Uji coba pembukaan fasilitas isi ulang baterai dilakukan mulai Selasa (4/5/2010). Ide mengubah peruntukan fasilitas umum ini dipicu tingginya pertumbuhan mobil dan motor listrik seiring kampanye hijau di sana. Tercatat tak kurang dari 223 mobil listrik dan 3.559 mobil hibrida ada di Austria dari 4,36 juta mobil di negara tersebut, Jumlahnya pun diperkirakan mencapai 405.000 unit pada tahun 2020. Telepon umum pertama yang diubah fungsinya dipamerkan di depan kantor Telekom Austria di Wina. Sepanjang tahun ini akan ada lebih dari 29 telepon umum yang akan diubah dan terus bertambah. Telekom Austria sendiri memiliki 13.500 telepon umum di seluruh negara tersebut. Pada masa uji coba, warga yang melakukan isi ulang tak dikenakan biaya. Untuk sebuah mobil listrik, rata-rata butuh waktu 6,5 jam untuk isi ulang. Adapun motor listrik butuh 80 menit, dan sepeda listrik 20 menit. Telekom Austria berencana mengembangkan sistem pembayaran yang bisa dilakukan melalui telepon seluler. Saat ini mungkin untuk mobil dan motor listrik. Namun, bukan mustahil fasilitas tersebut juga potensial sebagai stasiun pengisian baterai ponsel, bukan?-KOMPAS.com.

Harga iPad Termahal di Eropa

Selasa, 1 Juni 2010 | 16:23 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Jangan pergi ke negara-negara Eropa kalau ingin membeli iPad. Kenapa? Hasil survei iPad Index yang dilakukan CommSec Australia menunjukkan, harga jual iPad di negara-negara Eropa paling mahal di antara negara lainnya yang telah melayani penjualan resmi sejak akhir pekan lalu.

Inggris adalah tempat paling mahal di dunia untuk membeli komputer tablet baru buatan Apple Inc itu. Berdasarkan survei terbaru itu, harganya berkisar seperempat lebih tinggi daripada di AS.

“Di Inggris, Jerman, Perancis, dan Italia harga iPad lebih mahal 20-25 persen daripada di Amerika,” kata Craig James, Kepala Ekonom Divisi Perdagangan Saham CommSec di Bank Commonwealth Australia.

Harga termurah untuk versi WiFi 16 GB berkisar 499 dollar AS di AS, tetapi dijual setara dengan 620 dollar AS di Inggris, Kanada (520 dollar AS), Jepang (536 dollar AS), dan Australia (533 dollar AS). Untuk model iPad termahal dengan 64GB, WiFi, dan koneksi 3G dijual seharga 829 dollar di AS, dan dijual setara dengan 1.010 dollar AS di Inggris dan 980 dollar AS di Jerman, Perancis, dan Italia.

CommSec menyatakan, secara teoritis yang membedakan penentuan harga di seluruh dunia terletak pada biaya pengiriman dan pajak lokal. Tingginya utang nasional di Eropa yang telah mengguncang euro dan poundsterling beberapa bulan terakhir juga turut memengaruhi.

Meski demikian, penggemar Apple tetap mengerumuni toko di Eropa dan Asia untuk membeli iPad saat dijual pertama kalinya di luar AS, Jumat lalu. Beberapa pembeli malah mengantre sepanjang malam hanya untuk mendapatkan sebuah iPad.

E Tablet, E-Reader Sekaligus Buku Catatan

Apa jadinya jika notepad dikawinkan dengan e-reader? Eee Tablet, begitu kata Asus. “Ini perangkat tunggal yang mengubah gaya baca dan tulis,” kata Jonney Shih (Chairman, Asustek Computer Inc.) dalam acara jumpa pers di hotel Grand Formosa, Taipei, Taiwan (31/5/2010). Alhasil jadilah sebuah perangkat yang berfungsi sebagai notepad elektronik, e-reader dan juga media player. Bedanya, pemakai akan merasa lebih natural menggunakannya, seolah-olah menulis di atas kertas biasa. “Untuk membalik satu halaman cuma perlu 0,1 detik, atau 10x lebih cepat dibandingkan produk pesaing,” jelas Jonney. Sinkronisasi dengan PC atau notebook bisa dilakukan via port USB atau slot kartu microSD. “Seperti bikin sketsa di kertas biasa. Ada resistensi seperti ketika menulis di kertas. Tapi di sini ada banyak template-nya,” ucap Jonney tentang tablet berlayar sentuh dengan resolusi 2450 dpi tersebut. Eee Tablet yang punya koneksi WiFi ini ditujukan untuk mahasiswa dan profesional bisnis yang mobile. Di perangkat ini, kamu juga bisa men-tag dan melakukan pencarian dengan mudah. Motret pun bisa, karena kamera EDOF 2 megapiksel sudah dibenamkan. Artinya snapshot atau foto dari whiteboard dan slide-slide kuliah bisa diambil, dan juga diimbuhi catatan. Eee Tablet ini, tambah Jonney, tidak akan membuat penggunanya sakit mata karena silau. Sebab ia tidak menggunakan teknologi backlight. Juga tidak perlu kuatir harus sering-sering mengisi ulang daya baterainya karena Asus menjanjikan durasi sampai 10 jam. Eee Tablet ini konon akan dijual dengan harga kisaran 399 – 449 dollar AS.-KOMPAS.COM